Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Tak Mampu Atasi INFLASI Bakal di Copot, Pemkab Kepulauan Anambas Ikuti Vicon Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 dengan Kemendagri
admin
November 7, 2023 1:17 am
.
3 min read
KabarAnambas.Com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ikuti kegiatan video conference (vicon) rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 dengan Kemendagri, di Ruang MC Kantor Bupati Kab. Kep. Anambas, Senin (06/11/2023).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kemendagri Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph. D melalui sarana vicon yang diikuti oleh Kepala DP3 Kabupaten Kepulauan Anambas, Rovaniyadi, Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas diwakili, Ella Sartika, Kepala Dinas Perhubungan dan LH Kabupaten Kepulauan Anambas diwakili, Firdaus, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas diwakili, Risdayani, Kabag Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas, Yohanes, Analisis Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas, Jeaction, S.E, Analisis Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Mardewita.
Kemendagri Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph. D mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan Vicon terkait rapat kordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023.
“Inflasi Indonesia peringkat 131 dari 186 negara di dunia dan peringkat 6 dari 11 negara di ASEAN,” ucap Tito.
Lanjut Tito, pada Oktober 2023, Beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,05%.
Also Read:
“Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan monitoring ketersediaan/stok beras di setiap masing-masing daerah serta mencari solusi tentang kenaikan harga beras, dan perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat (Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bapanas, dan Bulog) dan pemerintah daerah (Kepala Daerah, Sekda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas terkait lainnya) untuk segera melaporkan kondisi dan apabila terjadi kekurangan sehingga dapat segera diintervensi baik oleh daerah maupun oleh pusat, ” papar Tito.
Masih kata Tito, diharapkan kepada tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah untuk melakukan pemantauan dan pengecekan secara terus menerus terkait ketersediaan stok, harga-harga pangan dan jalur distribusi, tegasnya.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa
secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH naik 1% dari minggu sebelumnya.
“Adapun 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi diantaranya Kabupaten Sarmi Perubahan IPH sebesar 6,23 %, Kabupaten Nagekeo Perubahan IPH sebesar 4,58%, Kabupaten Ngada Perubahan IPH sebesar 4,09%, Kabupaten Purwakarta Perubahan IPH sebesar 3,41 %, Kabupaten Manggarai Perubahan IPH sebesar 3,10 %, Kabupaten Sawah Lunto Perubahan IPH sebesar 2,74%, Kabupaten Flores Timur Perubahan IPH sebesar 2,63%, Kabupaten Teluk Wondama Perubahan IPH sebesar 2,57%, Kabupaten Gorontalo Perubahan IPH sebesar 2,54 %, Kabupaten Bengkulu Selatan Perubahan IPH sebesar 2,51%, ” terang Plt. Kaban.
Diungkapkan Kaban, Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu pertama November 2023 adalah Cabai Merah, Beras, dan Gula Pasir.
“Komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu pertama November 2023 adalah Bawang Merah, Bawang Putih, dan Telur Ayam Ras,” ujar Kaban.
“Memasuki Minggu ke 2 November 2023, harga beras semakin menunjukkan kenaikan harga,” ungkap Kaban.
Kata Kaban, Inflasi kumulatif hingga Bulan Oktober 2023 (y-to-d) relatif masih lebih rendah dibanding Bulan Oktober 2022, Namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2020 dan Bulan Agustus 2021 dimana pada kedua tahun tersebut realisasi inflasinya lebih rendah dibandingkan target, imbuhnya.
“Baik secara m-to-m maupun y-to-d, beras menyumbang andil inflasi terbesar pada Bulan Agustus 2023, kenaikan harga beras di level Eceran pada Oktober 2023 (hingga menyumbang andil inflasi terbesar) sejalan dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani, serta kenaikan harga beras di level penggilingan dan grosir,” kata Kaban.
Dijelaskan Kaban, pada Oktober dan November 2023, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2,55 juta ton per bulan.
“Tahun 2022 Surplus produksi beras terus mengecil peningkatan kapasitas produksi lebih lambat dibanding peningkatan konsumsi yang didorong oleh pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan produktivitas cenderung lambat sehingga pandangannya terus dipacu dengan tantangan konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian, ” pungkas Kaban. ( F )
448
You might also like
