Sentra Gakkumdu Kepri ke Anambas Petakan Kerawanan Pilkada 2024, Singgung Money Politik

KabarAnambas.com Anambas – Anggota Polri khususnya yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dilarang menerima laporan tentang dugaan tindak pidana Pemilihan/Pilkada serentak 2024.

Adapun anggota Polri berwenang menerima laporan dugaan tindak pidana Pemilihan/Pilkada adalah anggota Bawaslu setempat yang akan ditindaklanjuti di ranah Bawaslu.

Kepala Sub Direktorat 1 Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Arthur Sitindaon, S.H., M.H mengungkap jika hal tersebut telah diatur dalam Pasal 134 Ayat 1 UU 10/2016.

Also Read:

Polsek Belakang Padang Lakukan Pengamanan Kegiatan Ziarah Makam Di Pulau Tolop

Dalam rapat Sentra Gakkumdu Provinsi Kepri di Anambas, Kamis (5/9), anggota Polri yang bertugas di Polda Kepri sejak tahun 2008 itu juga mengungkap sejumlah hal yang perlu diketahui polisi dalam menangani laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

Bila anggota Polri melihat/mengetahui adanya pelanggaran Pemilihan maka segera informasikan ke Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Reskrim maupun bagian intelkam.

Also Read:

Kapolres Pimpin Sertijab Kasat Intelkam Polres Kepulauan Anambas

Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh jika masuk dalam ranah Bawaslu.

“Namun jika bukan ranah Bawaslu maka akan ditindaklanjuti oleh Satgas Gakkum OMP pada Polda/Polres/Polresta,” ucapnya dalam keterangan yang diterima media ini.

Also Read:

Kapolsek Jemaja Laksanakan Giat Pemeliharaan Tugu Proklamasi di Kecamatan Jemaja

Ia menambahkan, bila anggota Polri saat pengamanan Tempat Pemilihan Suara (TPS) menemukan adanya gangguan kamtibmas, maka yang berwenang menangani adalah 2 orang petugas yang ditetapkan oleh PPS (Panitia pemungutan Suara).

Hal ini telah diatur dalam Pasal 89 Ayat 5 UU 10 Tahun 2016.

Also Read:

Gelapkan Uang Perusahaan, Seorang Pria Jasa Pengiriman Barang Diamankan Satreskrim Polres Anambas

Sedangkan anggota Polri dapat menangani jika telah ada pelimpahan dari petugas tersebut sesuai Pasal 97 Ayat 2 UU 10 tahun 2016).

“Bila anggota Polri saat Pam TPS melihat peristiwa pelanggaran Pemilihan, maka dapat berkoordinasi dengan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) dan dan Pengawas TPS yang bertugas di TPS tersebut untuk ditindaklanjuti
penanganannya oleh Bawaslu. Ini sesuai Pasal 89 Ayat 5 UU 1 tahun 2016,” sebut dia.

Also Read:

Masyarakat Bersama LSM Tolak Kelompok Mafia Proyek APBN di Kepri

Dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Anambas, Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Also Read:

PPP: Kami Pemenang Pemilu, Tapi Tak Dianggap oleh Wan Zuhendra

Dalam rakor tersebut, Sentra Gakkumdu Kepri memetakan sejumlah potensi kerawanan pelanggaran Pemilu pada Pilkada serentak 2024.

Satu di antaranya ialah berkenaan money politik alias politik uang.

Also Read:

Kapolda Kepri Nobar Laga Timnas U-23 Vs Korsel dengan Masyarakat Batuaji dan Sagulung di SP Plaza Batam

Selain anggota Polri, terdapat jaksa dan anggota Polri yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu.

Sementara Nurul Anwar, S.H., M.Hum, Koordinator pada Kejati Kepri mengatakan, mengatakan jaksa telah siap untuk mengawasi serta memproses kasus dugaan pada pelanggaran Pilkada.

Also Read:

STAI Paduka Anambas Laksanakan PKKMB Perdana

Meskipun, kasus pelanggaran Pilkada proses perkaranya cepat, jaksa tetap berupaya maksimal untuk mengadili pelaku yang merusak pesta demokrasi. (F)

Also Read:

Ingatkan Personelnya Pelayanan terbaik untuk Masyarakat, Wakapolres Anambas kunjungi Polsek Jemaja