Proyek Drainase Miliaran di Kecamatan Sipispis Diduga Abal-Abal dan Berbahaya bagi Pengguna Jalan

KabarAnambas.com Serdang Bedagai – Proyek Drainase Miliaran di Kecamatan Sipispis Diduga Abal-Abal dan Berbahaya bagi Pengguna Jalan

Serdang Bedagai – Proyek pembangunan drainase di sepanjang jalan lintas Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang menggunakan anggaran APBN mencapai miliaran rupiah, diduga tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi membahayakan masyarakat. Pekerjaan terkesan asal jadi, dengan campuran semen dan pasir yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga memicu sorotan publik. (Kamis, 03/10/2024)

Drainase yang dibangun di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis ini bukan hanya terkesan asal-asalan, namun material pembangunan berserakan di tepi jalan lintas. Hal ini menimbulkan risiko kecelakaan serta kemacetan bagi para pengendara yang melintas.

Also Read:

Prajurit Kodim 0204/DS Tangkap 3 Bandar Narkoba di Sumut

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi masyarakat sekitar terkait pihak penanggung jawab proyek, Adi (60) mengungkapkan bahwa Kepala Desa Bartong bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut, termasuk urusan material dan komunikasi dengan masyarakat.

Sayangnya, Kepala Desa Bartong, Hariandi, tidak memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Meski upaya konfirmasi telah dilakukan berkali-kali, Hariandi tetap tidak merespons, memberikan kesan seolah-olah risih dan berusaha menutupi informasi dari awak media.

Also Read:

Kegiatan Sosial Baznas dan PPKS di Kantor Camat Dolok Masihul, Masyarakat Terima Bingkisan

Dalam menanggapi situasi ini, tim koalisi pewarta, aktivis, LBH, dan LSM menyatakan, “Kami sebagai kontrol sosial berharap kepada pejabat publik untuk bekerja sama dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang demi menjunjung tinggi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak seharusnya pejabat menghindar dari rekan-rekan kontrol sosial. Transparansi adalah kunci utama untuk mencegah praktik korupsi yang selama ini menjadi momok bagi NKRI.”

Kasus dugaan penyimpangan ini menambah daftar proyek infrastruktur yang dikerjakan asal-asalan di daerah, dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel, terutama pada proyek-proyek yang menyangkut keselamatan masyarakat.
( Tim RI)

Also Read:

Lapor Bu Wali! Satpol PP Kota Pematang Siantar Terkesan Lindungi Bangunan Liar Di Lorong 4