
KabarAnambas.com Tubaba – Cadangan beras pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang dianggarkan setiap tahun untuk masyarakat terdampak bencana alam ekstrem, dilaporkan masih tersimpan di gudang Bulog dan belum tersalurkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tubaba, Somat, menegaskan bahwa beras ini hanya akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti yang terdampak gagal panen atau tidak memiliki sumber penghidupan akibat situasi krisis, misalnya pandemi Covid-19.
“Beras cadangan ini akan disalurkan jika ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti gagal panen atau krisis seperti Covid-19. Namun, bukan untuk mereka yang mengalami kerusakan ringan seperti genteng rumah lepas akibat angin kencang,” kata Somat seusai rapat, Selasa, 29 Oktober 2024.
Somat menjelaskan bahwa cadangan pangan pemerintah tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Cadangan Pangan Daerah. Penyaluran beras harus melalui proses pengajuan dari tingkat desa (tiyuh) yang terdampak, dan diajukan melalui kecamatan serta bupati.
“Kami anggarkan setiap tahunnya dan beras tersebut disimpan di gudang Bulog yang merupakan lembaga resmi. Proses penyalurannya harus melewati prosedur resmi, mulai dari pengajuan di tingkat tiyuh hingga persetujuan bupati,” ungkapnya.
Dugaan Penyimpanan Beras yang Mubazir
Polemik terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah di Tubaba semakin mencuat setelah dilaporkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2024, pemerintah daerah telah menganggarkan 24 ton beras melalui dana APBD. Namun, sebagian besar beras tersebut belum tersalurkan karena kurangnya pengajuan dari desa-desa terdampak bencana.
“Beras ini sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana. Namun, hingga saat ini belum ada pengajuan dari tiyuh, sehingga belum ada penyaluran,” ujar Kepala Bidang Distribusi Pangan, Eli Suryani, Jumat, 25 Oktober 2024.
Eli menambahkan, beras yang tersimpan di Bulog mengalami penyusutan setiap tahunnya, yang berdampak pada berkurangnya jumlah beras serta meningkatnya potensi kerugian bagi pemerintah daerah. “Harga beras terus naik, sementara jumlahnya terus berkurang akibat penyusutan. Ini jelas merugikan,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, pihak Bulog Tubaba belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini, karena pimpinan Bulog sedang ada kegiatan di luar kantor.( Yosa )