Kejagung Blokir Aset Hakim PN Surabaya Nonaktif pasca-Memvonis Bebas Terdakwa Ini

KabarAnambas.com Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan pemblokiran sejumlah aset milik hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nonaktif yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, Heru Hanindyo.

Langkah itu dilakukan setelah penyidik Kejagung menetapkan Heru Hanindyo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Selain menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, juga melakukan berbagai kegiatan pemblokiran terhadap beberapa aset yang dilakukan oleh penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Also Read:

9.700 Buruh KSPSI Meriahkan May Day 2025 di Monas

Heru diduga menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana suap dan atau penerimaan gratifikasi tahun 2020-2024.

Harli mengatakan penyidik Kejagung tengah melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap saksi untuk melengkapi berkas perkara Heru.

Also Read:

Lantik Kajati dan Pejabat di Lingkungan Kejagung, Jaksa Agung: Amanah Harus Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab

“Penyidik sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara, saya kira itu terkait dengan HH,” ucap dia.

Penyidik menemukan adanya hubungan antara perbuatan atau tindak pidana dengan aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Also Read:

Tim Satgas SIRI Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi di Jakarta Timur

“Jadi terkait dengan hal tersebut bahwa penyidik sebelum menetapkan tersangka, tentu melihat ada nexus di situ, ada hubungan antara perbuatan atau tindak pidana dengan aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan,” ujar Harli.

Heru disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Also Read:

Wujudkan Pemilu Damai 2024, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup

Dalam proses penyidikan TPPU tersebut, jaksa penyidik memeriksa satu orang saksi berinisial TNY selaku Direktur Utama PT Pesona Jati Abadi pada hari ini.

Sementara itu, pada tanggal 10 April pula, Jampidsus Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan TPPU dengan tersangka Zarof Ricar selaku mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA).

Also Read:

Rakor Inflasi, Tomsi : Pemda Harus Fokus Pada Stok dan Kenaikan Harga Komoditas Lima Besar

Heru Hanindyo saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap pengurusan perkara Ronald Tannur dan penerimaan gratifikasi. Dia dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan Heru tidak bersikap kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya.

Also Read:

Wujudkan Jakarta ‘Bersih’, Jaksa Agung Terima Kunjungan Pramono Anung dan Rano Karno

Sedangkan dua hakim PN Surabaya lain yang menangani perkara Ronald Tannur yakni Erintuah Damanik dan Mangapul dituntut dengan pidana 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.( F )

Also Read:

Promo Nyalakan Kemerdekaan, PLN Beri Diskon Tambah Daya Hanya Rp 170.845