
KabarAnambas.com Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anambas tahun 2025 – 2029.
Rapat yang digelar di Aula Kantor DPRD Anambas ini, dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Anambas beserta Bupati dan Wakil Bupati Anambas, serta perwakilan Forkompinda pada Kamis (26/6/2025) siang.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari Wahyudi (Ketua), Linda (Wakil Ketua), Ayub (Sekretaris), Rian Kurniawan (Anggota), H. Imran (Anggota) dan HJ. Tetty Hadiyati (anggota) menyampaikan pandangannya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anambas tahun 2025 – 2029 tersebut.
Pandangan Fraksi yang disampaikan Anggota DPRD Anambas dari Partai Gerindra, Linda menyampaikan apresiasi atas capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD Anambas tahun anggaran 2024 dengan sangat baik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024, dimana Pemerintah Daerah masih dapat mempertahankan atas opini wajar tanpa pengecualian (wtp) yang ke -8 secara berturut-turut.
Namun, tidaklah sepatutnya berpuas diri karena masih banyak rencana dan program kerja yang perlu diwujudkan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten kepulauan anambas.
“Kami berharap agar program yang masih belum tercapai dalam konteks dasar pelaksanaan agenda dan program pembangunan untuk berkelanjutan dan di masukkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 serta dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat Waktu,” terangnya.
Setelah mencermati pidato Bupati dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2024, tambahnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, perlu disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
“Menurut hemat pandangan kami, perlu untuk tetap berupaya mengoptimalisasikan pendapatan daerah. Dimana penyampaian pidato bupati bahwa pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 terealisasi dengan persentase 82,20 persen. Setidaknya masih ada 17,80 persen (lagi) yang menjadi ruang untuk dikejar dan dioptimalkan sebagai pendapatan daerah kabupaten kepulauan anambas,” jelasnya.
Pihaknya pun merangkum pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 terealisasi dengan capaian sebesar 82,20 persen dari besar yang dianggarkan, dengan rincian capaian :
1. pendapatan asli daerah (pad) terealisasi capaian sebesar 90,72 % dari besaran yang di anggarkan, yang terdiri dari;
a. Pendapatan pajak daerah, terealisasi capaian sebesar 82,45 % dari besaran yang di anggarkan;
b. Pendapatan retribusi daerah, terealisasi capaian sebesar 33,68 % dari besaran yang di anggarkan.
c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, terealisasi capaian sebesar 94,23 % dari besaran yang di anggarkan.
d. Pendapatan lainnya yang sah, terealisasi capaian sebesar 132,73 % dari besaran yang di anggarkan. fraksi persatuan pembangunan indonesia raya
2. pendapatan transfer terealisasi capaian sebesar 82,07 % dari besaran yang di anggarkan, yang terdiri dari;
a. Transfer pemerintah pusat
b. Dana perimbangan ( dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumberdaya alam , dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) terealisasi capaian sebesar 81,57 % dari besaran yang di anggarkan
c. Transfer pemerintah pusat – lainnya ( dana-dana desa dan insentif lokal) terealisasi capaian 91,45 % dari besaran yang di anggarkan.
d. Transfer pemerintah daerah lainnya (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) terealisasi capaian sebesar 81,37 % dari besaran yang di anggarkan.
“Dari rangkuman di atas, kami menyoroti pendapatan retribusi daerah yang hanya dengan capaian 33,68 % (di bawah 50 %), ini tentu harus menjadi perhatian bersama dan semoga kedepan mendapatkan hasil capaian yang jauh lebih baik. Kita juga berharap akan peningkatan pendapatan transfer, melalui hubungan komunikasi yang baik pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat,” jelasnya.
“Sekedar berpesan untuk tahun berikutnya dengan kewajiban melaksanakan efisiensi, kami berharap agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja daerah kepada skala prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. secara umum, pos-pos pendapatan daerah tercapai dengan sangat baik yang perlu kita pertahankan dan tingkatkan di masa mendatang,” tutupnya. ( Man )