Masih Ada Program Kerja ‘Samar’, Fraksi PNBKS Minta Penjelasan Kepala Daerah Anambas

KabarAnambas.com Anambas – Anggota DPRD Anambas Siswandi dari Partai PBB mewakili Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS) memberikan catatan penting, dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna DPRD Anambas, Senin (30/6/2025) pagi.

Siswandi menegaskan bahwa sesuai dengan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 yang bertemakan ‘Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera’ dan mencermati secara mendalam Ranperda RPJMD Anambas fraksi PNBKS ingin memberikan beberapa catatan penting, masukan dan pertanyaan demi kesempurnaan RPJMD.

Pertama, secara sistematika penyusunan dokumen sudah baik, namun pihaknya belum melihat dan menemukan program unggulan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sehingga terkesan masih melakukan program program rutin daerah.

Also Read:

Abdul Haris Buka Turnamen Pasundan Cup

Hal ini tergambar pada target proyeksi pendapatan daerah 2025-2030 sekitar 3,2 persen. Dan proyeksi ini menunjukan relatif kecilnya proyeksi pendapatan daerah dan betapa besarnya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat. Sehingga fraksi PNBKS belum melihat gagasan baru yang tercermin dalam visi dan misi.

Kedua, dalam postur anggaran masih terlihat kesenjangan antara postur anggaran untuk kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan postur belanja rutin.

Also Read:

Perkuat Silaturahmi, Kapolda Kepri Terima Audiensi Paguyuban Marga Tionghoa Kepri dan Batam

“Padahal urusan wajib baik bidang kesehatan maupun pendidikan merupakan hal mendasar yang di butuhkan masyarakat,” tegasnya.

Ketiga, tambahnya, dalam dokumen ini masih banyak indikator outcome yang bersifat normatif dan seragam 100% setiap tahun, tanpa mencerminkan transformasi nyata yang berdampak langsung bagi rakyat.

Also Read:

Serda Slamet Purwanto Gelar Komsos di TK Desa Teluk Siantan

Serta sangat tidak konsisten, di sisi lain menggambarkan kondisi sulitnya mencari pekerjaan. Namun di lain pihak tidak ada program nyata dalam pemecahan masalah tersebut.

“Kami belum melihat program strategis untuk permasalahan itu, mohon bapak bupati dapat memberikan penjelasan karena ini sesuai dengan misi 1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur serta arah kebijakannya meningkatkan kompetensi, kesempatan, dan minat bagi siswa dalam melangsungkan pendidikan serta menghasilkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan strategi tahap 1 s.d tahap 5,” terangnya.

Also Read:

Kapolres Anambas Ingatkan Masyarakat Waspada Angin Kencang Dan Gelombang Tinggi

Terkait dengan kesejahteraan nelayan, dengan konsep yang ditawarkan dalam dokumen rpjmd ini peningkatan inovasi dalam budidaya dan hilirisasi perikanan.

“Fraksi PNBKS ingin mendalami kepada bapak bupati, apakah strategi bapak dalam mewujudkan hilirisasi perikanan di kabupaten kepulauan anambas, mohon diberikan penjelasan karena didalam dokumen rpjmd belum terlihat dengan jelas strategi dalam mewujudkan hilirisasi perikanan,” tegasya.

Also Read:

Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi dari PT Garuda Indonesia (Persero)

Kelima, fraksi PNBKS juga belum melihat program nyata yang disertai langkah konkrit dalam pengentasan berbagai permasalahan, lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas pencari pekerja, akses komunikasi, semuanya masih samar samar.

“Dan ini jelas ketiadaan skala prioritas dan program unggulan yang strategis dalam dokumen perencanaan ini, karena tanpa fokus yang jelas alokasi anggaran berisiko tersebar dan tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan di kabupaten kepulauan anambas,” tegasnya.

Also Read:

Bupati Kepulauan Anambas Resmi Lantik Pimpinan Cabang DMI Jemaja, Jemaja Timur dan Jemaja Barat

Selanjutnya, fraksi PNBKS belum melihat arah kebijakan nyata dan konkrit dalam RPJMD ini untuk meningkatan investasi di kabupaten kepulauan anambas.

“Hal ini kami anggap penting sebab kita di kabupaten kepulauan anambas tidak bisa hanya selalu berharap dengan tarnsfer pemerintah pusat dan dana bagi hasil, sesuai dengan slogan energy baru anambas maju, kami mohon penjelsan dari bapak bupati terkait dengan gagasan nyata peningkatan investasi di kabupaten kepulauan anambas,” jelasnya lagi.

Also Read:

Tenaga Ahli Utusan Khusus Presiden H. Rusli Effendi Bersedekah 6.000 Kantong Beras di Anambas

Terkait dengan kesehatan, sesuai dengan data yang disajikan dalam dokumen rpjmd ini, jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan tabel 2.73 jumlah tenaga kesehatan kabupaten kepulauan anambas tahun 2020-2024, pertanyaan kami apakah rasio tersebut sudah sangat adaftif dengan kondisi yang ada dilapangan dalam rangka usaha memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat mohon penjelasan dari bapak bupati.

“Kami juga belum melihat langkah strategis yang nyata, masih berbicara aspek prosedural tanpa arah yang jelas dalam rangkat pemanfaatan aset atau peningkatan pad yang berbasis potensi local. Terakhir fraksi PNBKS menyerukan agar RPJMD Anambas ini 2025–2029 disusun lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Indikator harus ambisius, implementatif, dan berkeadilan. Dan fraksi PNBKS akan terus mengawal agar RPJMD ini benar-benar menjadi jawaban dri permasalahan di kabupaten kepulauan anambas,” tutupnya. ( F )

Also Read:

KPU Kepulauan Anambas Lantik 50 PPK se-Kecamatan Kabupaten Anambas