Badan Pemulihan Aset Terima Kapal Hasil Rampasan Negara dari Lima Kejaksaan

KabarAnambas.com Jakarta – Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI melakukan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana, dari Kejaksaan Negeri Dumai, Kejaksaan Negeri Belawan, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 10 Juli 2025 di Gedung Kantor KKP.

Adapun lima unit kapal hasil rampasan negara yang telah diserahkan yakni:
1. KM. SLFA 5323 (GT 68,08)
2. KM. KHF 1355 (GT 60,77)
3. KM. SLFA 3763 (GT 45,41)
4. KM. PFKA 7541 (GT 33,93)
5. KM. Blessing Blessing (GT 69)

Also Read:

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Baru Korupsi Komoditas Timah dan Penyitaan Aset Miliaran Rupiah, Namun Publik Menyangsikan Bos A On Koba Ditahan

Putusan Pengadilan atas status lima kapal tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai Barang Rampasan Negara, dan kini ditetapkan status penggunaannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produktifitas sektor kelautan dan perikanan melalui upaya pemberdayaan kelompok usaha bersama dan/atau koperasi perikanan.

Kepala Badan Pemulihan Aset, Amir Yanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk berkontribusi secara positif dalam rangka percepatan penyelesaian Barang Rampasan Negara.

Also Read:

Proyek Belida Extension Onstream, Tambah Produksi Gas Nasional 30 MMSCFD

Selain itu juga atas pertimbangan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dan majemen aset tindak pidana melalui Penetapan Status Penggunaan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan dan untuk kepentingan kementerian/lembaga lainnya, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pemulihan Aset menyampaikan bahwa penanganan barang rampasan negara merupakan bagian integral dari proses asset recovery yang menjadi prioritas pemerintah. Tidak hanya berhenti pada penyitaan dan perampasan, namun juga berlanjut ke pemanfaatan melalui pelelangan, hibah, maupun PSP seperti yang dilakukan pada kesempatan ini.

Also Read:

Kapolri: Kita Terus Membangun Nilai Persatuan, Toleransi dan Keberagaman

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI atas sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kebijakan KKP terhadap pemanfaatan kapal rampasan hasil tindak pidana perikanan.

“Kapal yang sudah dimanfaatkan ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kapal secara berkala, untuk memastikan kapal-kapal tersebut digunakan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan,” ujarnya menambahkan.( F )

Also Read:

Bahas Pelaksanaan HUT, Ini Tiga Agenda Besar PJS