
KabarAnambas.com Anambas – Fraksi-fraksi di DPRD Anambas telah menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna dengan agenda Rencana peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Kamis (24/7/2025).
Pada momen tersebut, Bupati Aneng menjawab beragam masukan, kritikan hingga komentar yang disampaikan tiga fraksi dalam paripurna digelar di Aula DPRD Anambas.
Pertama, Bupati Aneng menjawab apa disampaikan perwakilan Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya. Dan pihaknya pun menyimpulkannya, sebagai berikut;
1. Pemerintah daerah sepakat dengan pandangan fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, yaitu pada perubahan APBD Anambas yang harus diarahkan dan mengacu pada agenda prioritas dan target yang telah disusun.
Mulai dari pelayanan dasar, antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta ketersediaan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten kepulauan anambas.
2. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban utang jangka pendek, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.
3. Pemerintah Daerah menyadari bahwa tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga semangat kerja, meningkatkan produktivitas, serta memberikan penghargaan atas kinerja ASN.
“Untuk itu, pembayaran TPP menjadi prioritas sepanjang sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Pemberian TPP secara tepat waktu dan proporsional diyakini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi local. Mengingat, ASN merupakan salah satu penggerak konsumsi di daerah,” tegasnya.
4. Pemerintah Daerah terus berupaya mengarahkan belanja bantuan sosial agar tepat sasaran, menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, dan berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.
5. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan memperkuat PAD. Dimana strategi ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Dalam rangka memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah juga tengah menjajaki sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan potensial sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk pengelolaan aset, pemanfaatan bumd, serta pengembangan layanan berbayar yang legal dan bermutu,” tegasnya.
Untuk itu, Pemerintah daerah juga mendukung penuh transformasi digital dalam pengelolaan PAD. beberapa langkah yang sedang dan telah diimplementasikan,” tegasnya.
Selanjutnya, merespon Pandangan umum Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera, Bupati Anambas Aneng menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sependapat bahwa perubahan APBD tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk menambal kekeliruan perencanaan.
Perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan kondisi faktual, realisasi, dan pergeseran prioritas akibat dinamika yang terjadi di daerah.
“Kami terus berupaya memperbaiki kualitas perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan dan penganggaran secara lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengedepankan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas, dan akan terus kami dorong agar proporsional serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah mencatat masukan fraksi pnbks terkait dominasi belanja infrastruktur. infrastruktur tetap menjadi prioritas pendukung konektivitas antarwilayah dan pelayanan dasar. namun demikian, kami akan meninjau ulang agar terjadi keseimbangan alokasi antara sektor fisik dan sektor sosial seperti pendidikan dan Kesehatan,” tegasnya.
Terkait belanja fisik pendidikan, tegasnya, pihaknya mengakui bahwa perbaikan sarana fisik masih dibutuhkan di banyak satuan pendidikan. Namun, pihaknya akan melakukan review menyeluruh terhadap arah belanja pendidikan, dengan memastikan keseimbangan antara peningkatan sarana dan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas guru dan penyediaan sarana penunjang pembelajaran seperti media teknologi.
“Pemerintah daerah memahami keprihatinan fraksi pnbks. salah satu fokus kami dalam perubahan apbd adalah peningkatan disiplin pelaksanaan anggaran dan penguatan system pengendalian internal agar kegiatan tidak menumpuk di akhir mekanisme percepatan pengadaan dan pelaporan akan kami benahi,” tegasnya.
Dan terakhir, pihaknya menanggapi pandangan umum Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat bahwa, pemerintah daerah menyambut baik dukungan fraksi-pkad terhadap komitmen percepatan pembangunan infrastruktur dasar, baik itu jalan, air bersih, sanitasi, maupun infrastruktur pendukung sektor strategis lainnya.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Selanjutnya, pihaknya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas persetujuan dari fraksi persatuan karya amanat demokrat terhadap rancangan apbd perubahan tahun anggaran 2025 untuk dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan. ( F )