Fraksi PNBKS Minta Kepala Daerah Anambas Benahi ‘Kekurangan’ dan Hindari Kesan ‘Tambal-Sulam’ Anggaran
admin
Juli 24, 2025 9:17 am
.
2 min read
KabarAnambas.com Anambas – Ketua Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS), Syamsil Umri, S.IP mengingatkan perlu adanya sinergitas antara APBD Murni dan APBD Perubahan serta perubahan APBD tidak boleh dijadikan dengan cara menambal kekeliruan perencanaan dalam Rapat Paripurna DPRD Anambas yang digelar pada Kamis (24/7/2025) pagi.
Selain itu, Fraksi PNBKS juga menekankan akan pentingnya rasionalisasi belanja daerah, terutama belanja yang mendukung pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Perubahan APBD tahun 2025 masih didominasi anggaran infrastruktur umum dibanding dengan anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Untuk itu,perlu adanya perhatian serius sehingga tidak adanya kesan ‘tambal sulam’,” tegasnya.
Selain itu, Syamsil juga mmenyoroti anggaran pendidikan yang terlalu fokus pada pembangunan fisik, tidak jauh dari rehap ringan, rehab berat, dan pembangunan rkb baru.
Berdasarkan hasil evaluasinya, masih ada sekolah di anambas ketika ingin mencetak lembar kerja harus antri, ketika ingin mengunakan proyektor harus antri.
Also Read:
“Jadi fraksi kami meminta agar kepala daerah melakukan review total terhadap anggaran di bidang Pendidikan. Seperti program fisik bidang pendidikan hampir menyamai bidang pekerjaan umum,b ukannya fokus pada peningkatan kualitas guru, dan penyediaan fasilitas pendukung belajar yang memadai,” tegasnya.
Kemudian, pelaksanaan anggaran harus tepat waktu. Dan ini sangat penting bagi fraksi PNBKS, karena menyoroti kebiasaan pelaksanaan kegiatan yang menumpuk di akhir tahun. “Mohon ini menjadi perhatian dari bapak bupati,” terangnya.
Kemudian, Fraksi perjuangan nasional bintang kebangkitan sejahtera menyoroti anggaran bantuan sosial yang relatif kecil dibandingkan dengan anggaran belanja modal dan bangunan yang relatif meningkat. Dan ini menjadi perhatian serius, mengingat keterbatasan anggaran serta program prioritas seperti apa sehingga anggaran belanja tersebut mengalami penigkatan.
Serta mencermati bahwa kebijakan pendapatan daerah perlu dipacu oleh berbagai hal.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah,” tegasnya.
kemudian fraksi PNBKS juga mengatakan bahwa target pendapatan yang sah yang bersumber dari blud agar ditinjau kembali. Karena dengan waktu tersisa, apakah target tersebut optimis dapat tercapai.
“Fraksi kami mengingatkan kepada kepala daerah agar kebijakan daerah terkait dengan tenaga medis dan guru pasca-pengangkatan P3K sesuai dengan formasi. Namun tidak sesuai dengan kebutuhan secara nyata. Hasil evaluasi kami dilapangan ada ditemukan sekolah – sekolah yang tidak memiliiki guru sama sekali, ini perlu penataan kembali dengan kebijakan, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tutupnya. ( F )
103
You might also like
