Paripurna DPRD Anambas, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya Minta Pengalokasian Anggaran Daerah dengan Bijak
admin
Juli 24, 2025 8:55 am
.
3 min read
KabarAnambas.com Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi di DPRD Anambas akan Rencana Paraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
PAripurna yang digelar pada Kamis (24/7/2025) ini, dimulai dengan pandangan umum fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, melalui perwakilannya anggota DPRD Anambas,Linda.
Dalam pemaparannya, Linda mengapresiasikan kepada Kepala Daerah yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 dengan mengusung tema “optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur berkelanjutan”.
Pihaknya pun menegaskan bahwa fraksinya siap dan berkomitmen dalam mengawal kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mengedepankan asas kepentingan daerah dan masyarakat. Dimana hal ini sebagai wujud fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan untuk mengontrol dan memantau jalannya pemerintahan daerah terhadap penggunaan anggaran daerah.
Mengingat, ada dampak signifikan terhadap APBD ANambas oleh adanya dominasi oleh pendapatan transfer yaitu lebih dari 90 persen.
“Oleh karena itu, tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan penggunaan alokasi anggaran tersebut dengan bijak dan mengedepankan prioritas terhadap peningkatan layanan publik, infrastruktur berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Degan demikian, tambahnya, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan alokasi anggaran transfer ke daerah sesuai yang telah di tetapkan dan peraturan yang berlaku.
DAn lebih bijak dalam menggunakan anggaran daerah untuk sesuatu yang prioritas dan mengarah kepada kepentingan masyarakat umum seperti pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan pemerantasan kemiskinan.
“Serta harus adanya inovasi untuk meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (pad) dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pad. Dan mengarahkan belanja kepada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Untuk itu,tegasnya lagi, fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya sependapat dan mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan beban hutang jangka pendek daerah atas pekerjaan tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Hal ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan tidak lagi meninggalkan beban hutang jangka pendek untuk tahun berikutnya.
“Kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja pegawai dan belanja sosial yang sifatnya menopang kepentingan dan hajat hidup masyarakat umum yang berdampak kepada siklus perekonomian daerah. Seperti pembayaran TPP ASN yang harus dibayarkan tepat waktu dan tuntas. Hal ini di karenakan fraksi persatuan pembangunan indonesia raya siklus ekonomi melalui transaksi jual beli. jika, pembayaran mengalami hambatan maka akan berdampak terhadap turunnya daya beli dan daya dukung ekonomi mikro,” tegasnya.
Selain itu, hal ini juga akan dapat menciptakan iklim ekonomi yang saling menopang dan peningkatan kinerka pelayanan pemerintah. kami juga mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan asli daerah (pad) dengan menciptakan inovasi berbasis elektronik (digital).
Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk membayar retribusi pajak daerah dengan menyelaraskan akan kesadaran kepada masyarakat pentingnya retribusi dan pajak terhadap keberlajutan pembangunan dan pendapatam anggaran daerah.
“Semoga dengan melakukan inovasi, daerah dapat meningkatkan pendapatan lain-lain daerah yang sah, yang mengalami penuruan sebesar 7% (tujuh persen) pada perubahan anggaran ini,” terangnya.( F )
Also Read:
391
You might also like
