Perkuat Sinergi Cegah PMI Ilegal, Polda Kepri Gelar FGD di Batam
admin
Oktober 30, 2025 4:56 am
.
2 min read
KabarAnambas.com Batam – Untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan non-prosedural, Polda Kepulauan Riau melalui Direktorat Intelkam menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Kolaborasi Antar Lembaga dalam Rangka Pencegahan Pengiriman PMI Ilegal dan Non-Prosedural di Wilayah Kepulauan Riau”, Kamis (30/10/2025), di Hotel Nagoya Hill, Batam.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol. Agung Budi Leksono, S.I.K., S.H., M.Pd., Kakanwil Dirjen Imigrasi Kepri Ujo Sujoto, S.H., M.Si., perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, BP3MI, PT Bandara Internasional Batam, serta unsur pengusaha, LSM, dan tokoh masyarakat. Sekitar 70 peserta dari berbagai instansi turut hadir dalam forum strategis ini.
Dalam laporannya, Kombes Pol. Agung Budi Leksono menjelaskan bahwa FGD ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan calon pekerja migran.
> “Melalui kegiatan ini, kita berharap muncul kesamaan persepsi dan komitmen bersama agar para calon pekerja migran terlindungi dan tidak menjadi korban eksploitasi,” ujar Dirintelkam Polda Kepri.
Sementara itu, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo menyoroti meningkatnya kasus eksploitasi PMI di luar negeri, terutama di Kamboja dan Myanmar, yang banyak melibatkan WNI tanpa dokumen resmi.
> “Banyak dari mereka dijebak bekerja di sektor ilegal, seperti scam dan judi online. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua untuk memperketat pengawasan dari hulu,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Imigrasi, BP3MI, Disnaker, dan aparat penegak hukum untuk mempersempit ruang gerak jaringan perekrut ilegal.
Also Read:
> “Kita harus bersatu mencegah kebocoran sejak awal dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri,” tambah Wakapolda.
FGD ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola penempatan PMI yang aman, legal, dan bermartabat, sekaligus memperkuat peran Kepulauan Riau sebagai garda terdepan dalam pencegahan perdagangan orang.( Red ).
42
You might also like
