

KabarAnambas.com Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi guna mengantisipasi potensi peningkatan inflasi pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) serta Kesiapsiagaan Penanganan Potensi Bencana di Musim Utara. Rapat berlangsung di Ruang Media Center Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (4/12/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M.
Kabag Ekonomi dan SDA Setda Anambas, Yohanes Maria Vianey Sawu, S.T., menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Bencana Daerah beserta Forkompimda Kepulauan Anambas. Adapun bertujuanya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun serta mengikuti rekomendasi Pemerintah Pusat mengenai penguatan sinergi TPID di daerah dan Bencana Daerah yang biasanya ditandai dengan meningkatnya kecepatan angin, meningkatnya level pasang surut air serta ombak di seputaran perairan Kepulauan Anambas yang normalnya terjadi di Bulan September – Januari.
Menurut Yohanes, mengacu kepada Berita Resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau yang dikeluarkan pada 1 Desember 2025 merilis nilai Perkembangan Inflasi Daerah Kepri berada di angka Month to Month sebesar 0,71%, Year to Date 2,27% dan Year on Year sebesar 2,72%. Angka Year on Year sebenarnya berada dalam angka yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 2,5%(+/- 1). Sedangkan data flutuatif perkembangan harga 17 Komoditi Bahan Kebutuhan Pokok di Kepulauan Anambas menunjukan penurunan harga sebesar -1,37% dari Bulan Januari ke Akhir November 2025 (Year to Date). Sedangkan Fluktuasi harga Bapok pada akhir November terhadap bulan Oktober (Month to Month) bergerak diangka 1,50% dan secara tahunan (Year on Year) sebesar 2.00%. Angka Flutuasi Bapok ini berada di dalam target pengendalian inflasi yang dipatok sebesar 1,5%(+/- 0,5%) sesuai dengan Road Map TPID Kepulauan Anambas 2025-2027.
Berdasarkan hasil survey dari Bagian Perekonomian dan SDA Kepulauan Anambas yang dilakukan secara rutin pada pagi hari dan sore hari dapat diberitahukan bahwa Secara visual kitab isa melihat dampak pergerakan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pengeluaran pemerintah daerah dan instansi vertical memberikan signal antara lain: pasar masih bekerja, distribusi masih lancer, tidak ada gejolak pasar dan tidak ada spekulan yang menimbun barang. Harga stabil meskipun ekonomi sedang lesu maka ada 2 kemungkinan: (1) Masyarkat mengurangi konsumsi sehingga permintaan menurun dan harga stabil. (2) Pedagang khawatir menaikan harga karena: takut pembeli kabur, daya beli menurun dan para pedagang berjuang menjaga omset. Maka Stabil adalah tanda “Hati-hati dan menahan diri alias menghemat pengeluaran”. Sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah kami menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam mengelola pengeluaran keluarga sesuai dengan prinsip penting dan mendesak.
Dalam rapat tersebut, TPID juga menegaskan penerapan penuh strategi nasional 4K yang meliputi:
1. Keterjangkauan Harga
Pemantauan harga harian, operasi pasar, pasar murah, serta koordinasi distribusi bahan pokok.
2. Ketersediaan Pasokan
Sinkronisasi data produksi pangan, mitigasi hambatan pasokan akibat cuaca dan transportasi laut, serta konsolidasi stok dengan pelaku usaha dan BULOG.
3. Kelancaran Distribusi
Identifikasi hambatan logistik antarpulau, optimalisasi pelabuhan lokal, hingga rekomendasi peningkatan fasilitas pergudangan dan transportasi.
4. Komunikasi Efektif
Keterbukaan informasi harga dan stok, edukasi belanja bijak untuk mencegah panic buying, serta koordinasi media lintas instansi.
Yohanes menambahkan, rekomendasi khusus juga diberikan untuk memperkuat sistem logistik antar pulau, memperluas fasilitas penyimpanan pangan, serta menjalin kerja sama pasokan dengan daerah lain.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi erat antara OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Perdagangan, dan penangangan Infrastruktur Perdagangan yang melibatkan Dinas PUPR dan DishubLH. Selain kitu kita juga membutuhkan dukungan BPS, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan selama musim cuaca ekstrem dan periode libur panjang.
“Kerja sama semua pemangku kepentingan menjadi kunci agar masyarakat Anambas tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau,” tutupnya.
Pada kesempatan itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Madison S.Pd juga memaparkan Kondisi beberapa daerah yang rawan bencana pada musim utara. Beliau mengharapkan dukungan operasional Pemda dalam kesiapsiagaan Penanganan Bencana.
Sebagai Penutup Sekretaris Daerah, Syahtiar menginstruksi kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA agar selalu berkoordinasi dengan Tim TPID dalam memantau perkembangan harga dan stock terutama bersama Bulog terkai ketersediaan beras medium SPHP agar selalu terjaga sampai bulan Januari 2026. Sedangkan kepada Kepala BPKPD agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di musim utara ini serta segerah dilakukan pemetaan semua titik koordinat potensi bencana tersebut untuk disampaikan kepada semua Kecamatan dan Tim Forkompimda sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak yang bisa diambil.
Rapat ini dihadiri oleh Unsur Forkompimda antara lain: Bupati yang diwakili oleh Seretaris Daerah, Polres Kepulauan Anambas, Lanal Tarempa, Kejaksaan Tarempa, Tim TPID, Tim Bencana Daerah dan Para Camat yang hadir secara daring.( Firman )