Fraksi PPIR DPRD Anambas : RPJMD Jadi Kunci Keberhasilan Pembangunan, Kepala Daerah Diminta ‘Fokus’ Pada komitmen

AYUB (SEKRETARIS) Praksi PPIR dari partai PPP dapil 3

KabarAnambas.com Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna terkait, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban atau tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029, Senin (30/6/2025) pagi.

Pada momen ini, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) menyampaikan pendangannya melalui perwakilannya Ayup, Politisi PPP.

Pihaknya menegaskan bahwa, RPJMD merupakan bagian dari proses untuk menentukan kebijakan masa depan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu yang telah di tentukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

RPJMD memiliki peran strategis perencanaan pembangunan daerah periode 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dimana RPJMD memuat sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terdapat dalam RPJPD.

Sementara itu, RPJMD juga merupakan peran strategis penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Mengingatkan kembali sebagai pemahaman kita semua, visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu menjadikan ‘Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Dimana misi di antaranya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur; meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan; mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif; memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata; dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

“Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya mendukung dan siap mendorong terlaksananya arah dan kebijakan sesuai visi dan misi RPJMD ini. Kami meminta dan berharap kepada kepala daerah untuk berkomitmen dalam menjalankan tujuan pembangunan ini dengan menyelaraskan komitmen kepada setiap opd-opd di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan anambas, agar bersungguhsungguh dalam berupaya mencapai target pembangunan daerah,” terang Ayup.

Tentunya juga dengan hubungan kolaborasi bersama DPRD, tegasnya lagi, serta intansi vertikal dan para stakeholder. Kesungguh-sungguhan ini bertujuan agar semangat energi baru yang di miliki kepala daerah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan dapat terealisasi dengan baik.

Capaian dan keberhasilan periode RPJMD akan sangat menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan pada tahapan berikutnya.

“Kami berharap RPJMD ini dapat meletakkan pondasi yang kokoh menuju pencapaian Indonesia emas 2045 dan anambas mutiara biru 2045. Kami juga mendorong agar program kerja dapat memaksimalkan dan menunjang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya unggul yang dimiliki oleh kabupaten kepulauan anambas seperti potensi kelautan dan perikanan, potensi pariwisata, potensi pertanian, dan potensi kebudayaan dengan ramah lingkungan, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pihaknya juga memandang, potensi-potensi ini berada di sekitar lingkungan masyarakat. Dan program-program kerja ini diharapkan mengarah kepada kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan dasar pokok, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mencapai target rencana pembangunan daerah kabupaten kepulauan anambas, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan isu-isu pembangunan dan layanan publik, di antaranya :
1. Aspek kebutuhan dasar masyarakat
Dalam pandangan kami, di kabupaten kepulauan anambas masih memiliki permasalahan kebutuhan dasar seperti keberlangsungan ketersediaan air bersih dan ketersediaan pangan (bahan pokok).

ketersediaan air bersih sering kali menjadi permasalahan di kabupaten kepulauan anambas. Dimana air bersih kepulauan anambas sangat bergantung dengan ekosistem alam dan sangat di pengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim.

Serta ketersediaan pangan di kabupaten kepulauan anambas masih sangat di pengaruhi oleh impor pangan dari daerah luar anambas. hal ini disebabkan oleh belum memadai ketersediaan sumber pangan lokal.

2. Aspek Kesehatan
Aspek kesehatan seringkali dikeluhkan oleh masyarakat kabupaten kepulauan anambas. Oleh sebab itu, perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kesehatan seperti ketersediaan dokter , ketersediaan obat-obatan, peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis di puskesmas pembantu di desa (mengingat rentang geografis desa), dan lain-lain.

3. Aspek kelautan dan perikanan
Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dikatakan sebagai sumberdaya unggulan daerah kabupaten kepulauan anambas dikarenakan wilayah anambas 98% adalah lautan. pemanfataan sumberdaya perikanan tentunya akan mendorong visi dan misi daerah untuk menciptakan anambas yang berkemajuan di sektor kemaritiman.

“Menurut kami, untuk mengukur potensi perikanan diperlukan upaya untuk mengejar pendataan daya tangkap ikan yang lebih tepat. selanjutnya, sebagai upaya menciptakan sebaran ikan yang lebih stabil di perlukan lebih banyak kreasi pembuatan rumah-rumah ikan (rumpon). Di sisi lain, sebagai upaya menjaga lingkungan laut dan sektor perikanan, maka kita harus lebih berupaya untuk mendorong peningkatan pengawasan laut, mengingat daerah kepulauan anambas berbatasan langsung dengan berbagai negara tetangga,” tegasnya.

4. Aspek Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menunjang visi pembangunan daerah untuk menciptakan daya saing, salah satu faktor adalah aspek peningkatan sumberdaya manusia.

Pentingnya bagi daerah untuk menciptakan sdm yang berkualitas dan berdaya saing. maka, kami mendorong pemerintah daerah memanfaatkan potensi pendidikan yang sudah berjalan dan juga meningkatkan akses pendidikan eksternal (selain program sekolah wajib).

“Kami mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada taman pendidikan al-qur’an (tpq) dan kelompok minat bakat masyarakat. Serta memberikan support dan dukungan kepada berbagai kreatifitas dan kegiatan kepemudaan,” tegasnya. ( F )

42

Nilai Kualitas Konten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like