Padat dan Berkualitas, Ini Jawaban Bupati Anambas Aneng terkait Pandangan Fraksi-fraksi DPRD
admin
Juni 30, 2025 8:39 am
.
7 min read
KabarAnambas.com Anambas – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng merespon semua masukan hingga keluhan yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Anambas dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (Ranperda RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029, Senin (30/6/2025) Siang.
“Sebelum kami memberikan tanggapan, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggitingginya kepada fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR), fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) dan fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS) di DPRD Anambas atas pandangan umumya yang konstruktif, cermat, dan komprehensif terhadap Raerda ini,” tegas Aneng.
Berbagai pandangan tersebut, tegasnya lagi, adalah cerminan dan komitmen yang kuat dari DPRD sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam merancang arah pembangunan jangka menengah daerah yang aspiratif, terukur, dan berkelanjutan.
Pertama, Bupati Aneng menanggapi pandangan umum fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) terhadap ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029. Yakni;
1. Terkait kebutuhan dasar masyarakat (air bersih, pangan, dan energi listrik) pihkanya sepenuhnya sependapat bahwa, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat utama menuju kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur ke depan akan difokuskan pada peningkatan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan sistem spam, optimalisasi embung, dan inovasi teknologi penampungan air hujan di wilayah rawan air.
“Adapun dalam sektor pangan, penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui fasilitasi pertanian lokal dan pengembangan sentra-sentra pangan berbasis komunitas. Pemerintah juga berkomitmen mengupayakan peningkatan kapasitas energi melalui kerja sama dengan pihak pln serta menjajaki peluang energi baru terbarukan,” tegasnya.
Also Read:
2. Terkait layanan kesehatan
Pihaknya akan menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan sebagaimana disampaikan yang telah disampaikan fraksi PPIR. Untuk itu, telah direncanakan peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan, distribusi dokter secara lebih merata, penambahan obat-obatan esensial, serta revitalisasi puskesmas dan pustu terutama di wilayah terluar. Edukasi gaya hidup sehat dan pemahaman layanan kesehatan juga menjadi bagian dari strategi promotif dan preventif.
3. Terkait sektor kelautan dan perikanan:
Pihaknya mengapresiasi perhatian fraksi ppir terhadap potensi kelautan anambas. Dalam rpjmd 2025–2029, pengembangan sektor kemaritiman difokuskan pada program peningkatan daya saing produk perikanan tangkap dan budidaya, dukungan sarana prasarana seperti cold storage dan rumah ikan/rumpon, serta penguatan sistem pengawasan laut melalui integrasi dengan aparat keamanan laut.
“Hal ini sejalan dengan misi keempat rpjmd yang menekankan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata,” tegasnya.
4. Terkait pendidikan, pemuda dan olahraga:
Pemerintah menyambut baik dorongan fraksi PPIR terhadap peningkatan SDM dan perhatian terhadap tanggapan/jawaban atas pandangan fraksi dprd terhadap ranperda rpjmd kab. kep. anambas tahun 2025-2029 7 pendidikan keagamaan nonformal.
Program dukungan terhadap TPQ , pelatihan keterampilan berbasis komunitas, hingga penyediaan beasiswa pendidikan tinggi akan terus ditingkatkan.
5. Terkait pariwisata dan kebudayaan:
Sebagaimana tertuang dalam bab 3 dan 4 RPJMD, arah pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi unggulan bahari, penguatan ekosistem wisata melalui promosi digital, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan investasi.
“Pemerintah juga berkomitmen melakukan pendataan dan perlindungan kekayaan budaya daerah melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual dan revitalisasi warisan budaya local,” terangnya.
6. Terkait ketenagakerjaan dan umkm;
Pemerintah akan memberikan penekanan tentang pentingnya penyediaan lapangan kerja seiring peningkatan lulusan dan pencari kerja.
Pemerintah juga akan memberikan stimulus umkm melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan promosi produk melalui digitalisasi serta perluasan pasar.
Respon Pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Demokrat
1. Terkait penekanan agar pemerintah terus berbenah diri melalui pembangunan daerah;
Pihaknya menyambut baik dorongan fraksi pkad agar pembangunan daerah dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan responsif dalam menjawab berbagai permasalahan dasar, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur, penataan wilayah, transportasi, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Untuk itu, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar sebagai prasyarat pembangunan sosial dan ekonomi, melalui pengembangan jalan penghubung tanggapan/jawaban atas pandangan fraksi dprd terhadap ranperda RPJMD Anambas tahun 2025-2029 9 antarwilayah, revitalisasi pelabuhan rakyat, penyediaan air bersih, penguatan sistem transportasi antarpulau, serta optimalisasi pelayanan dasar berbasis kawasan kepulauan yang berkelanjutan,” tegasnya.
2. terkait pentingnya perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah dan permasalahan nyata;
Pihaknya memandang, setiap perencanaan pembangunan daerah harus diawali dengan analisis yang tajam terhadap permasalahan aktual dan kebutuhan riil masyarakat.
“Oleh karena itu, penyusunan RPJMD telah didahului dengan kajian teknokratis dan analisis isu strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta kelembagaan. seluruh arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen rpjmd merupakan hasil integrasi dari hasil forum konsultasi publik, musrenbang, fgd, dan masukan dari dprd,” jelasnya.
3. terkait penekanan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
Pemerintah daerah mengapresiasi penegasan fraksi pkad bahwa rpjmd sebagai dokumen strategis pembangunan daerah harus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dalam penyusunannya, rpjmd kabupaten kepulauan anambas tahun 2025-2029 telah diselaraskan secara vertikal dengan rpjpd kabupaten kepulauan anambas tahun 2025-2045, rpjmn tahun 2025-2029, serta arah kebijakan strategis yang termuat dalam ranperda rpjmd provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029.
“Harmonisasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program prioritas daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran nasional dan memperkuat posisi strategis kepulauan anambas sebagai kabupaten perbatasan dan garda depan negara kesatuan republik indonesia (NKRI),” jelasnya.
4. Terkait sistematisasi tahapan proyek pembangunan:
Perencanaan strategis, kelayakan, uji konsistensi, pengesahan anggaran, dan kepatuhan kepala daerah terhadap dokumen perencanaan.
“Pada kesempatan yang baik ini, kami menekankan kepada semua pihak tentang pentingnya ketaatan tanggapan/jawaban atas pandangan fraksi dprd terhadap ranperda RPJMD. Untuk itu, dalam kerangka pengendalian dan evaluasi pembangunan rpjmd, kami juga memastikan bahwa setiap proyek wajib mengacu pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rpjmd dan renstra perangkat daerah. kami juga berkomitmen untuk melaksanakan kajian kelayakan teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh sebelum pelaksanaan proyek dimulai,” tegasnya.
Respon Pandangan Umum Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera
1. Menanggapi catatan mengenai belum terlihatnya program unggulan dalam dokumen rpjmd, dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan telah dirancang dalam lima misi utama dan dijabarkan ke dalam tahapan-tahapan strategis berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Adapun terkait proyeksi pendapatan daerah, pemerintah menyadari keterbatasan fiskal dan telah merumuskan strategi optimalisasi pad berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan fokus terhadap belanja produktif.
2. Terkait postur anggaran.
Pihaknya sependapat bahwa penyeimbangan antara belanja rutin dan belanja publik langsung perlu diperkuat. Dan diarahkan reformulasi penganggaran untuk menjamin peningkatan alokasi belanja pada urusan wajib pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, yang menjadi hak masyarakat.
“Strategi efisiensi belanja operasional dan penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja juga terus dikembangkan untuk memastikan anggaran daerah berpihak pada pelayanan publik yang nyata dan berkualitas,” terangnya.
3. Berkenaan dengan indikator outcome yang bersifat normatif dan kekhawatiran terkait ketidakkonsistenan transformasi, pihaknya menyampaikan bahwa dokumen rpjmd telah memuat kerangka indikator kinerja yang disusun berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya yang terukur dan dirancang secara bertahap.
Pemerintah menyadari pentingnya penciptaan lapangan kerja bagi lulusan sekolah dan mahasiswa, sehingga strategi peningkatan daya saing sdm dilaksanakan melalui program penguatan pendidikan vokasi, kemitraan dengan dunia industri, pelatihan berbasis kompetensi, dan fasilitasi wirausaha muda.
4. terkait dengan kesejahteraan nelayan dan pertanyaan mengenai hilirisasi perikanan.
Strategi peningkatan nilai tambah sektor perikanan diarahkan pada pembangunan sistem pengolahan hasil laut skala kecil-menengah, dukungan logistik perikanan, serta pengembangan produk turunan perikanan melalui pelatihan umkm maritim dan promosi dagang.
“Program hilirisasi ini akan didukung oleh peningkatan akses permodalan, kemitraan investasi, dan digitalisasi rantai pasok,” jelasnya.
5. terkait langkah konkrit dalam pengentasan berbagai permasalahan, pemerintah daerah sependapat bahwa tanpa fokus dan prioritas, alokasi anggaran berpotensi tersebar dan kurang berdampak.
Oleh sebab itu, dalam RPJMD ditetapkan prioritas pembangunan daerah per tahun secara tematik, mulai dari peningkatan sdm, penguatan ekonomi maritim, perbaikan infrastruktur dasar, hingga reformasi pelayanan publik.
6. mengenai dorongan peningkatan investasi daerah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan peningkatan iklim investasi dalam dokumen rpjmd melalui penyederhanaan perizinan, penguatan peran dpmptsp, serta promosi potensi strategis daerah kepada investor nasional dan asing, terutama di sektor perikanan, energi terbarukan, dan pariwisata bahari.
7. terkait dengan rasio dan distribusi tenaga kesehatan, data dalam dokumen rpjmd menjadi dasar untuk merumuskan strategi pemenuhan tenaga kesehatan berbasis peta kebutuhan layanan.
Pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan rasio melalui skema rekrutmen tenaga kontrak daerah, kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan, serta insentif bagi tenaga medis di daerah terpencil.
8. Mengenai pengelolaan aset dan peningkatan pad berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Strategi pemanfaatan aset daerah dilakukan dengan menata kembali aset yang belum produktif, melakukan valuasi ulang, serta mendorong kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga secara legal dan transparan.
optimalisasi pad juga diarahkan pada penguatan pajak daerah berbasis digitalisasi, pengelolaan retribusi secara elektronik, serta perluasan basis pajak yang bersumber dari kegiatan sektor perikanan, pariwisata, dan logistik.
9. terkait penysunan rencana kebijakan jangka menengah, kami berpandangan bahwa pentingnya menyusun target yang memperhatikan sumber daya yang optimis namun tetap realistis. ( F )
49
You might also like
