DPRD Anambas Setujui Perubahan APBD 2026, Ferdiansyah: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban Efisiensi!
admin
September 25, 2026 12:09 am
.
2 min read
KabarAnambas.com Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap penetapan.( Jumat, 25/9/2026 ) Pagi.
Persetujuan ini disampaikan Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) setelah mencermati jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi sebelumnya.
Anggota DPRD Anambas, Ferdiansyah, menegaskan bahwa persetujuan tersebut bukan tanpa catatan. Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan harus direspons dengan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami mendukung agar roda pemerintahan tetap berjalan, tetapi jangan sampai efisiensi justru mengorbankan pelayanan dasar masyarakat,” tegas Ferdiansyah.
PAD Turun 19 Persen, DPRD Minta Langkah Cepat
Salah satu sorotan utama DPRD adalah turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 19 persen. DPRD meminta pemerintah daerah bergerak cepat melalui optimalisasi potensi daerah, terutama sektor kelautan dan pariwisata.
Selain itu, digitalisasi pajak dan retribusi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pelayanan Dasar Jangan Terganggu
DPRD juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Pemangkasan belanja, termasuk hibah dan bantuan sosial, harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran agar masyarakat yang membutuhkan tidak terabaikan.
Dana Desa Dipangkas, Infrastruktur Jangan Mandek
Dalam perubahan APBD 2026, pemangkasan dana desa hingga 25 persen turut menjadi perhatian serius. DPRD meminta pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan dan tidak berhenti akibat keterbatasan anggaran.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai penyesuaian anggaran justru melemahkan pelayanan di tingkat paling bawah,” ujar Ferdiansyah.
Air Bersih Jadi Isu Krusial
Masalah ketersediaan air bersih juga disorot DPRD. Pemerintah daerah diminta segera merealisasikan langkah konkret, mulai dari pemetaan sumber air hingga pengembangan jangka panjang.
Menurut DPRD, kebutuhan air bersih adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan dalam kondisi apa pun.
Pesan Tegas DPRD: Anggaran adalah Titipan Rakyat
Also Read:
Di tengah tekanan fiskal, DPRD menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang transparan. Setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat.
Ferdiansyah menutup dengan pesan tegas bahwa perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran adalah hal wajar, namun harus bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan masyarakat Anambas. ( DF )
Also Read:
29
You might also like
