Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023: Rapat Koordinasi Melalui Video Conference
admin
November 6, 2023 3:18 pm
.
4 min read
KabarAnambas.com Anambas – Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi saksi dari sebuah kegiatan yang sangat penting dalam rangka pengendalian inflasi di daerah tahun 2023. Acara ini dimulai pada pukul 09.30 WIB melalui video conference (vicon) dan dipimpin oleh Kemendagri Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Senin (6/11/2023)
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala DP3 Kabupaten Kepulauan Anambas, Rovaniyadi, dan sejumlah kepala dinas serta pejabat lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya pengendalian inflasi di daerah serta strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Peran Kemendagri dalam Rapat Koordinasi
Dalam rapat tersebut, Kemendagri Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D memberikan pengantar dan arahan kepada para peserta. Beliau mengungkapkan terimakasih kepada para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan Vicon terkait rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah tahun 2023.
Beliau juga memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam hal inflasi, yaitu peringkat 131 dari 186 negara di dunia dan peringkat 6 dari 11 negara di ASEAN. Menurut beliau, inflasi Indonesia harus diawasi dengan seksama.
Pada Oktober 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,05%. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan monitoring ketersediaan/stok beras di setiap daerah serta mencari solusi terkait kenaikan harga beras.
Tak hanya itu, dalam rapat ini juga dijelaskan bahwa perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah pusat (Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bapanas, dan Bulog) dan pemerintah daerah (Kepala Daerah, Sekda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, dan Dinas terkait lainnya) untuk segera melaporkan kondisi dan apabila terjadi kekurangan sehingga dapat segera diintervensi baik oleh daerah maupun oleh pusat.
Diharapkan kepada tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah untuk melakukan pemantauan dan pengecekan secara terus menerus terkait ketersediaan stok, harga-harga pangan, dan jalur distribusi.
Rapat Koordinasi dengan Berbagai Pihak
Selain arahan dari Kemendagri, rapat ini juga menghadirkan beberapa pejabat yang memberikan presentasi dan laporan terkait kondisi harga dan ketersediaan pangan di berbagai daerah. Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan laporan mengenai perubahan Indeks Pembelian Harian (IPH) di berbagai kabupaten/kota. Dalam laporannya, beliau menyebutkan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH.
Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di beberapa kabupaten/kota adalah Cabai Merah, Beras, dan Gula Pasir. Sementara itu, komoditas penyumbang utama penurunan IPH adalah Bawang Merah, Bawang Putih, dan Telur Ayam Ras.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Drs. Isy Karim, M.Si, memberikan laporan tentang perkembangan harga minyak goreng dan distribusi DMO minyak goreng rakyat. Ia menyebut bahwa harga minyak goreng cenderung stabil, sementara program DMO minyak goreng rakyat terus berjalan dengan baik.
Laporan dari berbagai instansi dan daerah ini memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi inflasi dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah. Hal ini sangat penting untuk memastikan langkah-langkah yang efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.
Peran TNI dalam Pengendalian Inflasi
Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto, S.H., M.H dari Staf Ahli TK II Ekonomi dan Keuangan (Ekku) Panglima TNI juga memberikan kontribusi dalam rapat ini. Ia menyampaikan bahwa TNI selalu siap membantu pengendalian inflasi di semua wilayah NKRI dan memiliki komitmen untuk mendukung program ketahanan pangan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan stunting.
TNI akan mendukung alutsista untuk membantu Pemda dan mengatasi kesulitan masyarakat. Selain itu, TNI berkomitmen untuk tetap netral dan tidak akan terlibat dalam politik praktis.
Langkah-langkah untuk Mengendalikan Inflasi
Dalam rapat ini, juga disampaikan bahwa penting untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi. Beberapa di antaranya adalah:
- Penguatan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait perubahan perilaku petani yang menjual gabah langsung kepada penggilingan besar, yang cenderung memproduksi beras premium. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya produksi beras medium.
- Mengoptimalkan Satuan Penyelenggara Hasil Pertanian (SPHP) sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat eceran. Ini termasuk fokus penyaluran ke wilayah yang mengalami kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Memastikan pemasok beras SPHP secara kontinu dan merata ke para pedagang pengecer di pasar rakyat, terutama di pasar yang diawasi secara khusus.
- Meningkatkan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan ketersediaan beras SPHP sesuai dengan HET.
Seluruh langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, yang merupakan komoditas penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Also Read:
Rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 tersebut berlangsung hingga pukul 11.20 WIB. Pada akhir rapat, semua peserta merasa yakin bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari TNI, dapat membantu mengatasi masalah inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia.
Rapat ini menjadi salah satu upaya nyata dalam menjawab tantangan inflasi dan ketahanan pangan di tengah dinamika ekonomi dan ketersediaan pangan yang terus berubah. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari dampak inflasi yang merugikan dan tetap memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau dan berkualitas. (Penulis : Firman )
336
You might also like
