Ketok Palu! DPRD Anambas Gelar Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025

KabarAnambas.com Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna penting dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2025.(Jumat 26 juni 2026 ) Siang

.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KKA, Rian Kurniawan, ini berlangsung khidmat di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Siantan.

Also Read:

Ikon Baru Batam, Peserta Diklat Pim Jatim Kunjungi Masjid Tanjak

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Demi Kemajuan Daerah
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Sahtiar, S.H., M.M., serta perwakilan instansi vertikal seperti Komandan Lanal Tarempa dan Danramil 02 Tarempa.

Kehadiran para tokoh penting ini menegaskan komitmen bersama dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Anambas.

Also Read:

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Sambut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI di Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi salah satu momen yang paling dinantikan. Sejumlah fraksi memberikan catatan strategis, apresiasi, sekaligus evaluasi konstruktif terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan hangat di antaranya:

Also Read:

Polda Kepri Terima Penghargaan dari Dubes Jepang atas Penangkapan Buronan DPO Kepolisian Kerajaan Jepang

1. Optimalisasi PAD: Fraksi-fraksi mendorong agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.

2. Efisiensi Belanja: Penekanan pada pentingnya efisiensi belanja daerah agar program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Also Read:

Hari Pertama Reatret, Bupati Kepulauan Anambas Aneng Terlihat Sangat Antusias

3. Transparansi Anggaran: Menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel demi mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pemandangan umum dari setiap fraksi merupakan wujud fungsi pengawasan DPRD yang berjalan dengan sehat. Setiap catatan, kritik, maupun apresiasi yang disampaikan adalah bahan evaluasi yang sangat berharga bagi eksekutif untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik,” ujar Ketua DPRD, Rian Kurniawan.

Also Read:

Polres Kepulauan Anambas Gelar Apel Operasi Lilin Seligi 2025, Siap Amankan Natal dan Tahun Baru

Tanggapan Pemerintah Daerah
Merespons pemandangan umum tersebut, Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan dan evaluasi yang diberikan oleh legislatif. Pemerintah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi fraksi-fraksi demi perbaikan kinerja APBD pada tahun-tahun mendatang.

Sidang paripurna ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat fungsi checks and balances di Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memastikan setiap rupiah dari APBD dirasakan langsung manfaatnya

Also Read:

Kejati Kepri Rilis Capaian Kinerja 2025: Anggaran Terserap Optimal, Korupsi Ditindak, Aset Triliunan Rupiah Diselamatkan