DPRD Anambas Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Perkuat Perlindungan Warisan Budaya Lokal
admin
November 12, 2026 5:09 am
.
3 min read
KabarAnambas.com Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mulai mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang digelar di Tarempa, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun landasan hukum yang kuat untuk melindungi, melestarikan, sekaligus mengembangkan kekayaan budaya dan tradisi lokal Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam sambutannya menegaskan, daerah tersebut memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat.
Kekayaan itu tercermin melalui adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan, pengetahuan tradisional hingga berbagai bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.
Namun, di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, keberadaan budaya daerah menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, diperlukan perhatian serta komitmen bersama agar warisan budaya tidak hanya terjaga dan lestari, tetapi juga dapat dikembangkan serta diwariskan kepada generasi mendatang.
“Melalui Bapemperda, DPRD memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” demikian substansi sambutan Ketua Bapemperda.
Menurutnya, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi nyata, permasalahan, kebutuhan hukum serta arah kebijakan yang ingin diwujudkan.
Dalam FGD tersebut, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya identifikasi dan inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki Anambas, upaya perlindungan dan pelestarian, serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan.
Bapemperda juga menekankan agar Ranperda yang disusun nantinya tidak berhenti sebagai regulasi normatif. Aturan tersebut diharapkan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain menjaga identitas asli budaya daerah, regulasi ini diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi kebudayaan sebagai bagian dari kekuatan dan keunggulan Kabupaten Kepulauan Anambas.
FGD tersebut turut melibatkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yakni Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. dan Irman, S.H., M.H.
Selain itu, kegiatan dihadiri perangkat daerah terkait, perwakilan kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, tokoh masyarakat, paguyuban dan komunitas etnis, tenaga pendidik, organisasi pemuda, pelaku seni budaya, pelaku pariwisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi naskah akademik melalui pandangan, saran, pengalaman dan masukan dari para pemangku kepentingan.
Tim tenaga ahli UMRAH juga diharapkan memberikan kajian akademis dan rekomendasi komprehensif sehingga naskah akademik maupun Ranperda memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat.
Melalui pembahasan ini, DPRD Anambas berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong pemajuan kebudayaan daerah.
Upaya tersebut menjadi langkah strategis agar warisan budaya Kepulauan Anambas tetap hidup, berkembang, memiliki perlindungan hukum, serta dapat diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya.( DF )
65
You might also like
