

KabarAnambas.com Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus memperkuat ketahanan pangan daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, di tengah tantangan cuaca ekstrem dan keterbatasan distribusi wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok (Bapok) yang digelar pada Rabu (17/12/2025) di Aula Rapat Kantor PTSP.
Rapat dipimpin oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng dan melibatkan perangkat daerah terkait sektor pangan dan logistik.
Pada momen ini, Sekretaris DP3 , Archan Iskandar menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi lonjakan kebutuhan pangan saat Nataru menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain menjaga stok, Pemkab juga fokus menekan gejolak harga agar tidak membebani daya beli masyarakat.
“Wilayah kepulauan seperti Anambas sangat rentan terhadap gangguan pasokan, terutama saat cuaca ekstrem. Karena itu, penguatan cadangan pangan dan distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Archan.
Hasil monitoring harga pangan per 17 November 2024 menunjukkan sebagian besar komoditas masih relatif stabil. Namun, cabai merah dan cabai rawit tercatat berada di level tinggi, masing-masing mencapai Rp135.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu inflasi daerah jelang akhir tahun.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Anambas melalui Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan melakukan pemantauan harga harian menggunakan metode sampel toko. Data harga dilaporkan secara rutin ke Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Panel Harga, sehingga kebijakan stabilisasi dapat diambil secara cepat dan berbasis data.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa neraca pangan daerah untuk sejumlah komoditas masih mengalami defisit, terutama akibat keterbatasan stok penyimpanan lokal. Meski demikian, beras dinilai relatif aman berkat dukungan pasokan dari BULOG, yang menjadi penyangga utama kebutuhan masyarakat.
Sebagai bentuk perlindungan sosial, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras SPHP dan minyak goreng kepada 1.676 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh desa. Total bantuan yang disalurkan mencapai 33,520 ton beras dan 6.704 liter minyak goreng, yang diharapkan mampu menekan tekanan harga sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga.
Selain bantuan pusat, Pemkab Anambas juga mengandalkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang saat ini mencapai 11,129 ton. CPPD berfungsi sebagai instrumen strategis untuk stabilisasi pangan, pengendalian lonjakan harga, serta antisipasi kondisi darurat seperti bencana alam dan gangguan distribusi.
Dalam jangka menengah, Pemkab Anambas mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui program intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi pertanian. Hingga kini, total perluasan lahan padi telah mencapai 25,70 hektare dengan total produksi 41,92 ton, yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi alternatif ketahanan pangan, mulai dari kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, hingga penyediaan gudang logistik dan cold storage untuk pangan segar asal tumbuhan maupun hewan.
Pemkab Kepulauan Anambas menilai keberhasilan menjaga stabilitas pangan dan ekonomi daerah membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam penguatan infrastruktur logistik dan keberlanjutan program produksi pangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal akses dan keterjangkauan harga. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis ekonomi masyarakat Anambas tetap terjaga selama Nataru,” tutup Archan Iskandar.( Man )