Pemda Anambas Ikuti Rakor Peninjauan Inflasi dengan Kemendagri
admin
Januari 17, 2024 1:23 am
.
5 min read
KabarAnambas.com Anambas – Pemerintah Daerah Anambas beserta jajarannya mengikuti rapat koordinasi melalui video conference (vicon) dengan Kemendagri terkait Tinjauan Inflasi dan Harga Minggu Ke 2 Januari 2024, bertempat di Ruang MC Kantor Bupati Kepulauan Anambas, pada Senin 15 Januari 2024.
Kemendagri Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph. D membacakan
Historis Perkembangan Inflasi Januari 2020-2023 bahwa selalu terjadi inflasi pada bulan Januari, Tingkat inflasi Januari relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya (Desember), Inflasi Januari selalu dominan disebabkan oleh inflasi komponen harga bergejolak, kecuali pada tahun 2022 komponen inti lebih dominan.
“Secara nasional, jumlah Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 9 persen poin,” ujar Tito.
“Wilayah dengan persentase penurunan teresar secara berturut-turut adalah Pulau Jawa (turun 16,85 persen poin), disusul Pulau Sumatera (turun -13,08 persen poin), dan di Luar Pulau Jawa dan Sumatera (turun 1,48 persen poin), ” ungkap Tito.
Dari 37,81% Kabupaten / Kota di Pulau Luar Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, Kenaikan harga tertinggi terjadi di Muna Barat dengan nilai IPH 6,90%.
Cabai Rawit adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Januari 2024 (Sampai Minggu ke-2). Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi di 156 kab/kota seluruh Indonesia, lanjut Tito.
17 kab/kota pada Januari 2024 (Sampai Minggu ke-2) tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau, ucap Tito.
Minggu I Januari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya Bawang merah di 340 daerah kabupaten/ Kota, Bawang putih di 304 daerah kabupaten Kota, dan Daging ayam ras di 219 daerah kabupaten/Kota.
Sedangkan, sambung Tito, di Minggu Il Januari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan adalah Bawang merah di 360 daerah kabupaten Kota Haib, Bawang putih di 326 daerah kabupaten/Kota, dan Daging ayam ras di 212 daeran kabupaten/kota.
Also Read:
“Tingkat inflasi nasional bulan Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) turun dari inflasi bulan November 2,86%. Inflasi bergejolak juga turun dari 7,59% menjadi 6,73% (voy),” kata Tito.
Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, sebesar 0,53% (yoy), bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras, ucap Tito.
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi
Pangan Berkualitas kita laksanakan diantaranya pemantapan ketersediaan dan
stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan
pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan Pangan, dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.
Penyaluran SPHP Beras 2024 mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024 di seluruh Indonesia dengan target minimal 1,2 juta ton. Penyaluran CBP Komersial mulai sd 30 Maret 2024 di seluruh Indonesia dengan target 250r ton. Penyaluran Bantuan Pangan Beras 2024 sebanyak 10kg beras/bulan dengan target 22 juta PBP. Tahap / (Januari – Maret 2024)
dan Tahap II (April – Juni 2024. Penyaluran Bantuan Pangan Telur dan Daging Ayam sebanyak 1 ekor ayam dan 10 butir telur dengan target 1,46 juta KRS tahap I (Januari – Maret 2024) dan tahap II (April – Juni 2024.
Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari
wilayah surplus ke defisit untuk 9
komoditas Pangan Strategis dengan target minimal 1.250 ton. Penyaluran SPHP Jagung kepada peternak manditi dengan target 250.rb ton CJP di 14 Provinsi. Panel Harga Pangan berupa pemantauan harga pangan di Tingkat produsen, konsumen di 38 provinsi dan 514 kab/kota, papar Tito.
Proyeksi Neraca Pangan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota yang disusun oleh Bapanas dan Dinas Pangan Provinsi/Kab/Kota sebagai dasar perumusan kebijakan. Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis (Simonstok) menyediakan data dan informasi stok pangan.
“Aksi dan Kebijakan Badan Pangan Nasional bersama Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi Pangan melalui Peningkatan dan Realisasi Kerjasama
Antar Daerah (KAD) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemantauan penyaluran SPHP Beras, SPHP Jagung, dan Bantuan Pangan bekerja sama dengan Pimwil Perum BULOG, Satgas Pangan, dan stakeholder terkait, optimalisasi Pelaksanaan GPM dan FDP dengan menggunakan APBD, Pemantauan Pasokan dan Harga
Pangan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meningkatkan Koordinasi TPID, Satgas Pangan, dan stakeholder lainnya,” terang Tito.
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan. pada tahun 2023 terdapat 68 kab/kota (13%) turn dari sebelumnya 74 kabota wilayah rentan rawan pangan nasional.
Aspek penilaian meliputi 3 (tiga) hal yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Data untuk senilaian masing-masing wilayah bersumber dari BPS (KSA, Susenas), Kementan, Kemenkes (SSGI).
Bantuan Rumah Pangan B2SA operasional meliputi pendamping B2SA, perjalanan pendampingan ke kelompok, perjalanan pendampingan ke kab/kota, dan rapat koordinasi pelaporan.
Realisasi Dana Dekonsentrasi Badan
Pangan Nasional TA. 2024 sebesar Rp134,62M dari Total Rp142 M atau sebesar 94,21%.
Provinsi dengan realisasi dana dekonsentrasi terendah adalah Provinsi Kalimantan Selatan (77,56%) Kalimantan Timur 78,58%.
Percepatan realisasi anggaran tahun 2024 diantaranya penyerahan DIPA Dekonsentrasi Dinas, urusan pangan akan dilaksanakan tanggal 6-8 Desember 2023 di Bandung oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional bersurat kepada ke 38 Provinsi (khusus untuk 34 Provinsi jika personil satker tetap dilanjutkan sementara jika ada pergeseran personil mohon agar dapat ditetapkan segera, untuk 4 DOB baru (Papua barat daya, Papua selatan, Papua tengah dan Papua Pegunungan). Gubernur harus segera menetapkan KPA dan Bendahara pengeluaran (harus (bersertifikasi BNT) sedangkan PPK ditetapkan oleh KPA
d) Koordinasi dengan BRI setempat untuk pembukaan Virtual Accound, dan KPPN setempat, sudah dilakukan Penarikan DIPA
ke Aplikasi RUP pada Rabu tanggal 29 Nov 2023, untuk bendahara yang belum punya BNT agar segera koordinasi dengan KPPN setempat untuk dilakukan diklat secara virtual, Jika Bendahara tidak punya Sertifikat BNT, bisa memaksimalkan Bendahara di SKPD lainnya, tutup Tito. (Red)
246
You might also like
