

KabarAnambas.com Anambas – Di usia remaja Kabupaten Kepulauan Anambas dinilai masih banyak kekurangan baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan SDM, demikian dikatakan Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA), Wan Sarros kepada Kabaranambas.com, Senin (24/06/2024).
Dari segi pendidikan, menurut Sarros sudah seharusnya Pemkab Kepulauan Anambas mendirikan satu Sekolah Tinggi atau Universitas, agar siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah lulus tidak kuliah di luar daerah.
“Tahun 2022 lalu, sudah ada nota kesepakatan. Cuma tidak ada tindaklanjut lagi. Sudah layak mendirikan sekolah tinggi disini. Kasian kalau anak-anak kuliah diluar, biaya makin besar,” ujar Wan Sarros.
Selain itu, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah hinterland harus ditambah. Dari laporan yang diterima, masih terdapat kekurangan sekolah.
“Kalau bisa, satu desa harus ada satu sekolah. Minimal SD. Biar anak-anak sekolah tidak perlu lagi nyebrang pakai pompong, kasian. Cuaca cerah okelah, kalau cuaca tak bagus, kasian kena gelombang,” tutur Sarros.
Sarros juga menyoroti lambannya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjolok dana aspirasi dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerah.
“Harusnya bisa dijolok, hubungi terus pejabat di Kementerian, lobby, ajak main ke tempat kita. Kalau cuma hanya diam di kantor mana bisa dana itu turun,” kata Sarros.
Masalah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi atensi, menurutnya hampir setiap tahun sejak Anambas berdiri, PAD hanya di angka Rp 30 Miliar.
“Tidak ada penambahan, itupun tak efektif. Sektor pariwisata kita lemah, kelautan apalagi. Ini harus dibenahi,” kata Sarros.
Kekayaan hasil laut, sambung Sarros, harus bisa dimaksimal sebaik mungkin. Anambas yang mayoritas daerahnya kepulauan, harus bisa menjadi lumbung perikanan di Indonesia Bagian Barat.
“Laut kita luas, Pemkab harus fokus disektor perikanan, berdayakan nelayan kita. Kalau fokus, meledak PAD Anambas ini,” tegas Sarros.
Sebagai Ketua BP2KA, Sarros tidak dapat berbuat banyak, karena Pemkab Kepulauan Anambas tidak pernah meminta nasihat atau pandangan dari tokoh pejuang pembentukan.
“Kami hanya dianggap ketika peringatan ulang tahun Anambas saja. Selebihnya sudah, tak ada lagi dianggap. Semoga kedepan komunikasi Pemkab Anambas dengan para pejuang bisa terjalin dengan baik,” pungkas Wan Sarros. (Red)