Lewat RestorKejati Kepri Setujui Penghentian Penuntutan Kasus Penganiayaan ative Justice

KabarAnambas.com  Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) telah menyetujui penghentian penuntutan terhadap perkara penganiayaan dengan mengedepankan pendekatan Restorative Justice. Ekspose permohonan penghentian penuntutan tersebut digelar secara virtual pada Senin (29/09/2025), dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso, dan dihadiri oleh Wakajati, para Kasi Pidum, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karimun, Dr. Denny Wicaksono, S.H., M.H., bersama jajaran.

Permohonan disampaikan di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH., M.Hum.

Perkara yang dimohonkan untuk dihentikan ini melibatkan tersangka Judin Manik alias Manik A.d Gunung Manik (Alm), dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejari Karimun. Tersangka dijerat Pasal 351 Ayat (1) KUHP atas insiden penganiayaan terhadap korban Jonson Manurung pada 26 November 2024 di sebuah warung kopi di daerah Sungai Lakam Barat, Karimun.

Also Read:

Kapolres Anambas: Situasi Kamtibmas 2025 Aman Terkendali, Narkoba Jadi Atensi Serius

Dalam peristiwa tersebut, terjadi perdebatan terkait Pilkada antara tersangka dan saksi, yang kemudian memicu emosi korban. Saat korban merangkul leher tersangka dari belakang, tersangka merespons dengan menusukkan kunci motor ke arah tubuh korban. Berdasarkan hasil visum dari RSUD Muhammad Sani, korban mengalami luka lecet dan robek di beberapa bagian tubuh.

Jampidum Kejagung RI menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan SE Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022. Adapun pertimbangannya adalah:

Also Read:

Ditreskrimum Polda Kepri Amankan Tersangka dan Selamatkan Dua Korban Tindak Pidana PMI Illegal

1. Telah terjadi perdamaian antara korban dan tersangka;

2. Tersangka belum pernah dihukum;

Also Read:

HUT KKA ke-16, Kacabjari Natuna Berikan Surprise kepada Bupati Anambas

3. Baru pertama kali melakukan tindak pidana;

4. Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun;

Also Read:

Pasca Dilantik dan Retret, Aneng-Bayu Mulai Jalankan ‘Roda’ Pemerintahan di Maret

5. Tidak ada kerugian materil dari korban;

6. Tersangka mengakui kesalahan dan korban telah memaafkan;

Also Read:

Bupati Aneng Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 di DPRD Anambas

7. Respons positif masyarakat demi terciptanya keharmonisan sosial.

Also Read:

Kapolres Laksanakan Bakti Sosial Sembari Meresmikan Klinik Pratama Polres Kepulauan Anambas

Kepala Kejari Karimun akan segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sebagai tindak lanjut keputusan ini.

Kejati Kepri menegaskan bahwa pendekatan Restorative Justice merupakan langkah progresif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Meski demikian, Kejati Kepri menekankan bahwa keadilan restoratif tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk toleransi terhadap pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.( Man )

Also Read:

DITRESNARKOBA POLDA KEPRI GELAR PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU