Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya Soroti Ketergantungan Fiskal
admin
November 26, 2025 1:44 am
.
3 min read
KabarAnambas.com Anambas – Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Linda A. Md, selaku Wakil Ketua Fraksi,Selasa,18/11/2025 )
Dalam kesempatan itu, Fraksi PPIR menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Anambas atas penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 yang mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal serta Pengembangan SDM Inovatif.” Tema tersebut dinilai selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
7 Sorotan Penting Fraksi PPIR
1. Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Pusat
Fraksi PPIR menyoroti tingginya ketergantungan APBD pada pendapatan transfer yang mencapai lebih dari 90%. Kondisi ini dianggap berisiko karena perubahan kebijakan pusat dapat langsung memengaruhi fiskal daerah. Fraksi mendorong strategi peningkatan PAD yang lebih konkret dan inovatif.
2. Penurunan Dana Bagi Hasil
Penurunan alokasi transfer keuangan daerah sebesar 12%, termasuk anjloknya Dana Bagi Hasil hingga lebih dari Rp79 miliar, menjadi perhatian serius. Situasi ini dinilai berpotensi menghambat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
3. Efektivitas Kenaikan Belanja Operasi
Kenaikan belanja operasi sebesar 13%—terutama belanja pegawai yang naik 18%—dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan kinerja birokrasi. Fraksi menekankan pentingnya pelayanan publik yang lebih baik, serta memastikan gaji dan TPP ASN/PPPK tetap tersalurkan tepat waktu.
4. Penguatan Belanja Modal
Fraksi mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar 46%, termasuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang meningkat 277%. Namun, Fraksi menegaskan agar pembangunan benar-benar menyentuh wilayah terisolir dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi juga mengingatkan agar belanja perangkat daerah mengutamakan manfaat bagi masyarakat, bukan belanja kedinasan yang tidak mendesak, seperti pembelian kendaraan dinas baru. Fraksi menilai masih ada kebutuhan yang lebih mendesak seperti transportasi sekolah dan ketersediaan ambulans yang layak.
5. Belanja Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Kenaikan belanja bantuan sosial hingga 327% diapresiasi, namun Fraksi meminta verifikasi penerima dilakukan lebih ketat agar tepat sasaran dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
6. Keseimbangan Anggaran Lintas Sektor
Fraksi PPIR menekankan pentingnya menjaga keseimbangan anggaran antara prioritas pariwisata, perikanan, dan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta transportasi antar pulau. Masalah dasar seperti ketersediaan bahan bakar untuk Puskesmas keliling dinilai masih perlu perhatian serius.
7. Strategi Menghadapi Risiko Penurunan Pendapatan
Dengan menurunnya Dana Bagi Hasil dan tingginya ketergantungan pada dana pusat, Fraksi meminta pemerintah daerah menyusun roadmap peningkatan PAD, khususnya dari sektor pariwisata, perikanan, jasa pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Ajakan Kolaborasi untuk Masyarakat Anambas
Mengakhiri pandangan umum, Fraksi PPIR menegaskan komitmennya mengawal kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama memaksimalkan penggunaan anggaran demi peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan ekonomi di Kepulauan Anambas.( F )
198
You might also like
