Mediasi Berjalan Kondusif, Sengketa Ketenagakerjaan GDSK di Anambas Capai Titik Temu

KabarAnambas.com Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja dan PT Gobel Dharma Sarana Karya (GDSK) di Ruang Rapat Dinas PTSP, Senin (6/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting sekaligus meredam rencana aksi mogok kerja karyawan di PT Medco E&P Natuna Matak Base.

Rapat mediasi dipimpin oleh Aneng bersama Sekretaris Daerah Sahtiar, serta dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan perusahaan, Rapat ini turut menghadirkan perwakilan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh (FSB  Kabupaten Kepulauan Anambas.

Also Read:

Satpolairud Polresta Tanjungpinang Evakuasi Puskel Milik Pemkab Anambas Yang Mati Mesin

Dalam sambutannya, Bupati Aneng menegaskan pentingnya dialog terbuka agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai.

“Saya mengharapkan seluruh pihak dapat melaksanakan diskusi secara baik, terbuka, dan profesional sehingga tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan win-win solution dapat terwujud,” ujarnya.

Also Read:

Rilis Akhir Tahun, Polres Anambas Berhasil Ungkap 47 Kasus Kejahatan Konvensional dan 3 Kasus Menonjol di 2024

Sementara itu, Sekda Sahtiar menambahkan, pertemuan ini fokus mencari solusi atas tuntutan pekerja terkait hak normatif.

“Pertemuan ini bertujuan mencari solusi atas tuntutan pekerja dengan mengedepankan dialog guna mencapai kesepakatan bersama dalam menyikapi rencana aksi mogok kerja,” katanya.

Also Read:

Komisi VI DPR RI Setuju Anggaran BP Batam 2025 Rp 1,992 Triliun

Ketua DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) NIKUEBA, Rodi Hartono, menjelaskan rencana mogok kerja muncul akibat deadlock perundingan bipartit dengan perusahaan.

“Pemotongan upah secara sepihak melalui sistem absensi online menjadi salah satu pemicu utama. Upaya verifikasi sudah dilakukan, namun belum menemukan titik temu,” ujarnya.

Also Read:

Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas Amankan Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur

Ia menyebut sejumlah tuntutan pekerja meliputi pemotongan upah, pembiayaan training, pembayaran upah saat training di hari libur, hingga persoalan tenaga kerja harian lepas (PKHL).

Sementaraitu, Perwakilan manajemen GDSK, Banu Syafriadi, menegaskan persoalan utama berkaitan dengan perhitungan lembur.

Also Read:

Kajati Kepri Tekankan Pentingnya Pemahaman Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dalam FGD Jaga Desa

“Permasalahan yang dipersoalkan pekerja berkaitan dengan upah lembur, bukan gaji pokok. Absensi online diterapkan sejak Juli 2025 untuk meningkatkan disiplin kerja dan menjadi dasar perhitungan lembur,” jelasnya.

Ia juga menambahkan perusahaan telah melakukan verifikasi dan membayarkan sebagian kekurangan upah pada 17 Maret 2026.

Also Read:

Bawaslu Anambas Khawatir Minimnya Peran Masyarakat Awasi Pilkada 2024

Setelah diskusi panjang, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan:
1. Kekurangan pembayaran lembur Februari–Maret 2026 diselesaikan paling lambat gaji April 2026.
2. Perusahaan membayar kekurangan biaya training sesuai bukti pengeluaran pekerja.
3. Penetapan uang training Rp375.000 per kegiatan dan uang makan Rp100.000 per hari.
4. Hak cuti pekerja tidak boleh dipotong.
5. Rekrutmen memprioritaskan tenaga kerja lokal serta peluang pengangkatan PKHL menjadi karyawan tetap.
6. Perselisihan ke depan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, permasalahan dinyatakan selesai dan rencana aksi mogok kerja dibatalkan. Rapat berakhir pada pukul 17.45 WIB dalam suasana kondusif.( F )

Also Read:

Diduga Korupsi Hampir 1 Milyar, Kejari Bintan Tetapkan Kades Lancang Kuning Menjadi Tersangka