Pansus DPRD Anambas Dorong Perbaikan Data Bansos, Pelatihan Tenaga Kerja hingga Pengelolaan Sampah

anggota DPRD Anambas, LINDA, A.Md.

KabarAnambas.com  Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Rekomendasi tersebut menyoroti berbagai sektor penting mulai dari validitas data bantuan sosial, peningkatan kualitas tenaga kerja, ketahanan pangan, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Hal tersebut terungkap dalam sambutan anggota DPRD Anambas, LINDA, A.Md. dalam paripurna tersebut pada Kamis (30/4/2026).

Pansus DPRD juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial secara rutin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

“Validitas data dinilai menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan agar lebih cepat, tepat sasaran, serta menghindari potensi konflik sosial,” tegasnya.

Pemutakhiran data diminta dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Dalam sektor ketenagakerjaan, DPRD mendorong pemerintah daerah memperluas program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berstandar nasional, khususnya untuk sektor unggulan seperti minyak dan gas.

Selain itu, perusahaan diminta mengarahkan program CSR tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan sertifikasi dan pendidikan dokter spesialis. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) juga dinilai penting sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.

Penguatan Layanan Perempuan dan Anak
Pansus menilai penguatan lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum berjalan optimal. Pemerintah daerah diminta meningkatkan dukungan anggaran, SDM, serta sarana prasarana agar target perlindungan dapat tercapai.

“Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tambahnya.

DPRD menegaskan pemerintah daerah harus mengambil peran aktif dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di wilayah kepulauan.

Pengembangan sistem logistik pangan yang efisien, transportasi memadai, serta pengendalian rantai distribusi menjadi prioritas untuk mencegah lonjakan harga. Pembaruan data kebutuhan pokok secara berkala berbasis teknologi informasi juga diperlukan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kelangkaan.

Selain itu, penyediaan sarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar lokal dinilai penting guna melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Pengelolaan Sampah Perlu Perhatian Serius
Pada sektor lingkungan hidup, DPRD merekomendasikan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan berbasis konsep reduce, reuse, recycle (3R).
“Pemerintah diminta melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, serta memperbaiki kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai belum layak dan berdekatan dengan permukiman warga,” tegasnya.

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, DPRD Anambas berharap pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas.( F )

18

Nilai Kualitas Konten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like